SINGARAJA, The East Indonesia – Sejumlah persoalan masyarakat mencuat dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi, S.AP., di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Senin (5/10/2026) malam.
Didampingi anggota DPRD Buleleng dari Fraksi Golkar, Made Suarsana, S.Sos., Kresna Budi berdialog langsung dengan warga yang mayoritas dengan berbagai profesi diantaranya sebagai nelayan dan peternak di desa tersebut.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum menyerap aspirasi. Warga menyampaikan berbagai kebutuhan yang mereka hadapi, mulai dari kesulitan mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial akibat persoalan data Desil, kebutuhan alat tangkap nelayan, hingga fasilitas ambulans untuk membantu mobilitas warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Kresna Budi mengaku senang akhirnya dapat hadir dan bertemu langsung dengan masyarakat Desa Pengastulan. Ia bahkan menyampaikan permohonan maaf karena baru berkesempatan mengunjungi desa tersebut.
“Ini adalah hari yang baik buat saya. Saya memohon maaf kepada masyarakat di sini karena belum pernah berkunjung sebelumnya. Tapi jika kita melihat potensi yang ada, hal ini sangat menggembirakan. Kunci utamanya saat ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Kresna Budi.
Dalam dialog tersebut, kebutuhan nelayan menjadi salah satu aspirasi yang mendapat perhatian. Warga mengusulkan bantuan alat tangkap, salah satunya jaring sleret, untuk mendukung aktivitas dan produktivitas nelayan.
Aspirasi serupa juga disampaikan masyarakat yang bergerak di sektor peternakan. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bantuan sarana maupun peralatan yang dapat menunjang usaha mereka.
Menurut Kresna Budi, peningkatan pendapatan masyarakat harus menjadi salah satu fokus dalam mendorong kesejahteraan warga.
“Di saat kita bisa meningkatkan pendapatan mereka, rasanya kemakmuran itu akan semakin dekat,” tambahnya.
Di sisi lain, persoalan pendataan kesejahteraan masyarakat menjadi keluhan yang cukup menonjol. Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh bantuan pemerintah karena terkendala data Desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Kresna Budi menyebut persoalan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan data masyarakat di lapangan.
“Terkait keluhan soal Desil yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses bantuan, itu akar masalahnya ada pada data. Terkadang data di lapangan tidak lengkap, sehingga saat disinkronkan ke pusat, datanya tidak nyambung atau tidak masuk,” jelasnya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu disikapi dengan langkah yang memungkinkan masyarakat tetap memiliki akses terhadap berbagai program pemerintah.
Salah satu solusi yang ditawarkan Kresna Budi adalah mendorong masyarakat membentuk kelompok usaha. Menurutnya, keberadaan kelompok yang memiliki legalitas akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program maupun bantuan peralatan.
Kelompok usaha juga dinilai dapat menjadi wadah bagi nelayan dan peternak untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan secara bersama-sama.
“Untuk mengatasi ketimpangan ini, kita harus masuk melalui pembentukan kelompok. Dengan berkelompok, mereka bisa mendapatkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya. Itulah program yang harus kita dorong,” tegas Kresna Budi.
Selain persoalan ekonomi dan bantuan sosial, warga yang tergabung dalam kelompok suka duka atau kifayah turut menyampaikan kebutuhan ambulans. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk membantu warga, khususnya ketika harus mendapatkan perawatan atau dirujuk ke rumah.(Wis)
