ATAMBUA, The East Indonesia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Belu terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga Ranperda usulan pemerintah daerah.
Penyampaian tanggapan ini berlangsung dalam rapat paripurna pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam dokumen jawaban tersebut, Pemerintah Daerah merespons tujuh poin yang disoroti Fraksi Gerindra, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan serapan anggaran, hingga nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menanggapi sorotan Fraksi Gerindra mengenai target pendapatan dengan proyeksi kenaikan hanya Rp350 juta, Pemkab Belu menyatakan sepakat untuk mencermati kembali estimasi tersebut.
Pemerintah daerah akan melakukan kajian potensi riil serta memutakhirkan basis data objek pajak dan retribusi daerah agar proyeksi pendapatan tahun 2027 selaras dengan pertumbuhan ekonomi lokal.
Untuk mendongkrak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemkab Belu juga akan memperkuat koordinasi lintas wilayah.
Para Camat, Lurah, dan Kepala Desa akan dilibatkan secara aktif untuk mendata ulang serta menagih wajib pajak yang pembayarannya belum maksimal guna menekan angka tunggakan.
Terkait rendahnya persentase realisasi belanja di penghujung tahun yang berisiko memengaruhi transfer dana dari pusat (TKD), Pemerintah Daerah mengapresiasi masukan dewan dan berkomitmen memacu seluruh Perangkat Daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir.
Sementara itu, untuk memastikan program kerja tahun 2027 berjalan terarah, Pemkab Belu menegaskan bahwa seluruh penyusunan program telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025–2029 yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada sektor kepegawaian, Pemkab Belu menyetujui penegasan Fraksi Gerindra untuk memperpanjang Surat Keputusan (SK) seluruh tenaga P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Belu pada tahun 2027 tanpa terkecuali.
Kebijakan ini akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, serta Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K Paruh Waktu.
Menutup tanggapannya, Pemerintah Daerah juga menyatakan sependapat untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan terkait mekanisme dan kemampuan pengembalian pinjaman daerah.
Pemkab Belu memastikan pengelolaan pembiayaan utang akan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 mengenai batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah Tahun Anggaran 2027.(Rony)


