ATAMBUA, The East Indonesia – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menyampaikan sejumlah catatan kritis, saran, dan pertanyaan terkait Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum ini menyoroti efektivitas target pendapatan, perlindungan hak tenaga pendidik dan pegawai, hingga pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Belu, Yonas Engelbert Talok, saat diwawancarai di Kantor DPRD Belu pada Kamis (12/11/2026), memaparkan empat poin utama yang menjadi perhatian serius fraksinya dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.
1. Optimalisasi Pendapatan Daerah Tanpa Membebani Rakyat Kecil
Pada sektor pendapatan, Fraksi PDIP mencermati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 yang dipatok sebesar Rp111.695.537.000. Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi konkret untuk mencapai target tersebut tanpa membebani masyarakat kecil, khususnya terkait pungutan retribusi pasar, parkir, dan pajak daerah di wilayah perbatasan.
Selain itu, pria yang akrab disapa Engel Talok ini menegaskan perlunya transparansi mengenai realisasi PAD hingga Triwulan III Tahun 2026 guna mengukur tingkat realistis target tahun 2027.
Fraksi PDIP juga mendorong pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini terbengkalai, seperti tanah dan gedung milik Pemda di Kota Atambua maupun di kecamatan perbatasan.
2. Belanja Daerah Pro-Rakyat dan Nasib Tenaga Pendidik
Dalam bidang belanja daerah, Fraksi PDIP menekankan agar anggaran 2027 diprioritaskan untuk kepentingan publik dibandingkan belanja rutin birokrasi. Fraksi meminta peningkatan porsi Belanja Modal dan Belanja Pelayanan Publik untuk infrastruktur jalan desa, air bersih, dan irigasi pertanian, khususnya di Kecamatan Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen, dan Lamaknen Selatan.
Fraksi PDIP juga menuntut kejelasan anggaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan tenaga honorer.
Engel Talok menekankan agar tidak ada pemotongan anggaran maupun pemberhentian terhadap para pegawai tersebut. Anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga diminta untuk tidak dikurangi.
Terkait sektor pendidikan, Fraksi PDIP menyoroti implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2026 tentang pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
Fraksi menerima keluhan dari sejumlah kepala sekolah swasta mengenai tidak terakomodirnya guru swasta dalam program insentif tersebut, padahal data mereka telah diminta dan dihimpun oleh dinas terkait.
Fraksi PDIP meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) serta Pemda Belu menjelaskan kejelasan realisasi Perbup tersebut.
3. Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan
Ekonomi Perbatasan
Pada bidang pembiayaan dan kesejahteraan rakyat, Fraksi PDIP berharap RAPBD 2027 mampu menjadi instrumen efektif untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran di Kabupaten Belu.
Pemerintah didorong untuk memperkuat program pemberdayaan UMKM perbatasan, pertanian jagung, serta peternakan sapi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal.
Persoalan ketersediaan air bersih di seluruh
kecamatan serta mitigasi bencana banjir saat musim hujan juga diminta untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
4. Catatan Khusus Kepatuhan Perencanaan
Sebagai penutup, Fraksi PDIP mengingatkan Pemerintah Kabupaten Belu agar penyusunan APBD 2027 tetap berpedoman teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Fraksi PDIP menegaskan bahwa alokasi anggaran harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan antarwilayah, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di Kota Atambua, melainkan merata hingga ke desa-desa di garis perbatasan. (Ronny)
