DENPASAR, The East Indonesia – Pengacara senior Siti Sapura atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ipung mengklarifikasi dan menjelaskan informasi yang mengaitkan dirinya dengan isu penggelapan dana desa adat di Desa Adat Serangan. Informasi ini dilansir oleh sejumlah media tertanggal 8 November 2026. Bukan hanya mengklarifikasi dan menjelaskan validitas informasi tersebut. Ipung menantang Jero Bendesa Adat Serangan untuk melaporkan dirinya ke pihak berwajib kalau pihaknya bisa membuktikan keterlibatan Ipung yang katanya menggelapkan dana desa adat di Desa Adat Serangan.
Ia juga meminta khusus kepada Made Somya Putra yang menjadi sumber informasi di berbagai media terkait keterlibatan Ipung dalam menggelapkan dana desa adat di Desa Adat Serangan. “Ini fitnah luar biasa. Saya tantang kalian semua. Made Somya Putra dan Jero Bendesa Adat Serangan untuk segera klarifikasi. Kalau tidak saya akan tuntut pencemaran nama baik,” ujarnya saat bertemu awak media, Kamis (12/11/2026) di Renon Denpasar.
Ipung dengan tegas mengatakan bahwa pemberitaan yang menyebutkan tentang
babak baru dugaan penggelapan tersebut sebagai fitnah. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum apabila pihak-pihak yang disebutnya tidak segera memberikan penjelasan. “Berita yang dimuat beberapa media pada 8 November 2026, yang bahasanya ‘babak baru penggelapan’, itu adalah fitnah. Saya tantang I Made Somya Putra dan Jero Bendesa Adat Serangan. Jika Anda tidak memberikan klarifikasi, saya akan tuntut kalian,” tegas Ipung.
Ipung mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan kemenangan proses hukum dengan perjuangan yang panjang dan melelahkan. Tanah seluas 1 hektare 12 are yang dipersoalkan merupakan bagian dari Pipil Nomor 186, klass II, persil 15C, tanah milik ayah kandungnya, Daeng Abdul Kadir. Sedangkan Ipung adalah ahli waris Daeng Abdul Kadir. Objek tanah tersebut telah melalui proses hukum selama kurang lebih 17 tahun.
Bahkan, dalam perjalanan sengketa itu, Ipung mengaku telah menghadapi berbagai gugatan dan mengantongi 15 putusan pengadilan yang berdasarkan data memenangkan pihaknya. “Tanah 1090 itu bagian dari Pipil 186, klass II, persil 15C, luasnya 1 hektare 12 are, milik Daeng Abdul Kadir, ayah kandung saya. Itu sudah berproses selama 17 tahun. Saya juga pernah menghadapi perkara selama 11 tahun melawan pihak lain, dan semuanya saya menangkan. Sudah ada 15 putusan,” ujar Ipung sambil memperlihatkan dokumen tertulis seberat 7 kilogram kepada awak media.
Bukan hanya itu. Ipung menegaskan jika dirinya pernah menggugat PT Bali Turtle Island Development (BTID), Desa Adat Serangan, Wali Kota Denpasar, hingga Lurah Serangan. Gugatan tersebut, menurut dia, dilayangkan lantaran sejumlah pihak dianggap mengklaim tanah yang disebutnya sebagai milik keluarga, termasuk objek yang kini kembali dipersoalkan. Bahkan, keberadaan jalan yang sekarang dipakai masyarakat turut masuk dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh PT BTID.
“Kenapa saya gugat mereka? Karena mereka mengklaim tanah saya, termasuk tanah yang ini. Ada juga jalan yang di-SHGB oleh PT BTID. Bayangkan, satu tanah ada empat lembaga mengakui tanah tersebut milik mereka dan saya akhirnya menggugat ke empat lembaga tersebut. Akhirnya saya gugat mereka semua. Dan saya memenangkan semua tingkat peradilan dari Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali, Kasasi Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Dan semuanya menang,” ujarnya.
Pengacara yang sering membela hak perempuan dan anak di Bali ini menyoroti Novum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1161/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 212/PDT/2024/PT DPS tanggal 02 Oktokber 2024, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3283 K/Pdt/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI nomor : 1179 PK/PDT/2026 tanggal 29 Oktober 2026 Novum yang diajukan oleh Jero Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha dalam PK juga tidak bisa dibuktikan. Ipung mengaku telah mengingatkan Jro Bandesa ketika yang bersangkutan menyampaikan sumpah novum di ruang persidangan.
Sebab, menurut Ipung, dokumen yang dijadikan novum tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari dalil dalam perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1161/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 212/PDT/2024/PT DPS tanggal 02 Oktokber 2024, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3283 K/Pdt/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI nomor : 1179 PK/PDT/2026 tanggal 29 Oktober 2026.
Perkara tersebut bergulir sejak 23 Oktober 2023 hingga 29 Oktober 2026. Dalam proses hukum itu, Ipung menegaskan kembali pihaknya telah memperoleh kemenangan, termasuk pada tahapan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).
“Saya sudah ingatkan kamu waktu sumpah novum di ruang sidang, saya keberatan. Novum itu sudah dijadikan dalil dalam gugatan perkara di tingkat pertama PN Denpasar. Saya menang. Kemudian kamu banding, saya ladeni. Kasasi juga saya ladeni, dan semuanya saya menangkan,” bebernya.
Ipung bahkan meminta Bandesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha (Man Pari) kembali membuka salinan putusan perkara Nomor : 1161/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024, khususnya halaman 125, yang menurutnya memuat keterangan penting terkait persoalan tersebut.
Ia juga mengungkapkan, pada 12 Februari 2026, pihak Desa Adat Serangan disebut pernah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan memiliki novum yang diyakini dapat menentukan hasil perkara. Namun, Ipung mempertanyakan substansi dua dokumen yang kemudian disebut sebagai bukti baru tersebut.
“Yang pertama, surat pernyataan yang dibuat oleh dirinya sendiri yang mengatakan objeknya adalah jalan. Lho, memang saya menggugat karena itu menjadi jalan umum. Kemudian yang kedua, surat keterangan dari Lurah Serangan yang dibuat setelah putusan kasasi inkrah, menerangkan bahwa objek sengketa merupakan tanah jalan umum. Lho, justru itu yang saya gugat,” cetusnya.
Ipung juga mempersoalkan kepemilikan atas tanah yang menurut pengakuannya telah melalui proses eksekusi pada 3 Januari 2017. Ia mempertanyakan mengapa pihak yang kini mengklaim tanah tersebut tidak melakukan keberatan ketika proses eksekusi berlangsung maupun saat dirinya membangun tembok permanen di lokasi tersebut. Menurut Ipung, keberatan justru muncul setelah proses eksekusi selesai dan tanah telah ditembok.
“Ini tanah bagian dari eksekusi tanggal 3 Januari 2017. Kenapa dia diam waktu saya eksekusi tanah kalau memang dia punya tanah? Kenapa dia diam ketika saya tembok permanen seluruh tanah ini? Begitu eksekusi selesai, tiba-tiba datang dan mengatakan, ‘Oh, ini tanah saya’. Dari mana dasarnya?” sindirnya.
Tuduhan penggelapan dana desa adat itu tidak punya dasar dan bukti yang kuat. Ipung mempersilahkan pihak yang yakin kalau dirinya menggelapkan dana desa adat silahkan tempuh jalur hukum.
Ia menilai tuduhan tersebut harus dijelaskan secara terang, termasuk apa objek yang diduga digelapkan dan di mana letak perbuatan pidananya.
“Jadi sekarang dia bilang itu penggelapan. Penggelapannya di mana? Harusnya justru saya yang melaporkan mereka. Kenapa saya tidak melapor? Saya menyumbang, ya, Rp 1,350 miliar. Lalu bagaimana saya menggelapkan dana desa adat,” ungkapnya.
Mantan prajuru Desa Adat Serangan Nyoman Nada juga heran dengan tuduhan penggelapan dana tersebut. Ia mengatakan, sudah ada dalam rapat desa, ada rangkuman atau resume rapat, ada dokumen kesepakatan dan sebagainya. Pembagiannya 70:30. Dan desa adat mendapatkan Rp 1,350 miliar. Sudah ada perhitungan pajak. “Silahkan tanya ke seluruh warga, dimana uang yang digelapkan oleh Ipung. Semuanya transparan,” ujarnya.
Ia meminta agar penuduh penggelapan silahkan tanya ke semua warga hasil rapat desa adat. Apa saja kesepakatan dan seterusnya. Bahkan uang sudah masuk ke rekening desa adat secara lengkap. Silahkan saja dibuktikan kalau bisa.(Arnold)
