ATAMBUA , The East Indonesia – Menjaga integritas pelayanan kesehatan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sejak program ini dimulai, BPJS Kesehatan secara konsisten terus memperkuat berbagai mekanisme pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjamin mutu layanan bagi masyarakat.
Dalam rilis pers yang diterima media ini dari BPJS Kesehatan Atambua, Rabu, 18 November 2026, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa upaya meminimalisir potensi kecurangan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pembenahan menyeluruh dan berkesinambungan.
Ia merinci, strategi penguatan tersebut mencakup empat pilar utama, yakni penyempurnaan regulasi dan kebijakan, peningkatan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemantapan tata kelola dan sistem pengendalian internal, serta perluasan sinergi kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.
Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial.
Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA).
Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama. Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri.
Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.
Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN.
Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.
Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:
Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik- Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC- Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si- Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D-
Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik- Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga- Terbaik 2 : Kota Medan- Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas
Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik- Terbaik 1 : Provinsi Bali- Terbaik 2 : Provinsi Riau- Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat
Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik- Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat- Terbaik 2 : Kabupaten Karawang- Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi
Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik- Terbaik 1 : Provinsi Bali Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Ronny)

