Nakertrans Belu Klaim Empat Warga China Sebagai TKA Ilegal

134

Atambua, Theeast.co.id – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten Belu mengklaim bahwa empat orang warga Negara China yang bekerja pada Perusahaan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Nakertrans Belu, Laurentius Nahak saat ditemui wartawan media ini, Kamis (21/02/2019).

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, keempat TKA asal China tersebut sudah diintai oleh Tim Gabungan Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Belu sejak beberapa waktu yang lalu namun belum bisa ditindaklanjuti. Keempat TKA Asal China tersebut ditangkap lantaran bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kabupaten Belu oleh PT. Antapura Energi Indonesia (AEI) tanpa dilengkapi dengan dokumen kerja yang lengkap.

Baca juga :  Evan, Bocah 11 Tahun Korban Tewas Ledakan Bom Gereja Santa Maria

Setelah mengumpulkan informasi yang lengkap, barulah Tim Pora yang dikoordinatori oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Azwar Anas melakukan sidak dan menangkap keempat TKA asal China itu. Para Tenaga Kerja Asing yang ditangkap itu antara lain Han Zhiqing, Zhang Dezhi, Huang Xichao, dan Dhang Wei.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Nakertrans Belu ini menggungkapkan bahwa dalam pemeriksaan kasus tersebut ada dua objek lidik yaitu naker (tenaga kerja) dan perusahaan. Akan tetapi saat ini masih masuk dalam ranah Imigrasi maka pihak Nakertrans menunggu sanksi yang akan dijatuhi Imigrasi Atambua sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian.

Menurutnya terhadap Naker atau Tenaga Kerja yang berasal dari Negara China tersebut telah dilihat ada dua sub item yang dimana terkait izin menggunakan Tenaga Kerja Asing dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di kabupaten Belu. “Karena dua hal ini tidak ada maka klaim kami (Nakertrans Belu), mereka adalah Tenaga Kerja Asing Ilegal”, tegas Laurentius.

Baca juga :  Kasus Selundupkan 104 Ton Rotan di Batas RI-RDTL, Nahkoda Kapal Dihukum 1,6 Tahun

Kepala Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten Belu ini juga menegaskan bahwa dirinya dan pihak di Dinas Nakertrans Belu sama sekali tidak pernah mendapatkan laporan dari perusahaan tersebut untuk beroperasi di kabupaten Belu, wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. “Perusahaan itu tidak pernah melaporkan kepada saya sebagai kepala Nakertrans bahwa mereka sementara beroperasi disini dengan menggunakan tenaga lokal sekian dan tenaga asing sekian”, imbuhnya.

Tentang perusahaan yang mempekerjakan keempat orang tersebut di salah satu PLTS yang ada di wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL ini, Pihak Nakertrans akan mencari tahu dan memeriksa tentang profil perusahaan, perusahaan itu bekerja pada bidang apa dan rencana perusahaan tersebut akan menggunakan berapa tenaga lokal dan berapa tenaga asing. “Jika perusahaan tidak bisa menjelaskan itu maka kami akan sampaikan ke Pak Bupati Belu dengan satu rekomendasi bahwa perusahaan tersebut kita harus balikan ke tempat asalnya dan tidak boleh beroperasi lagi di kabupaten Belu. Apalagi tempat kerja itu dekat sekali dengan perbatasan Negara dan terdapat TKA Ilegal”, pungkas Nahak. (Ronny)

Facebook Comments

About Post Author