‎Keterbatasan Dokter Hewan Menjadi Persoalan Mendesak Ditengah Ancaman Rabies ‎

SINGARAJA, The East Indonesia – ‎Ancaman penyebaran rabies di Kabupaten Buleleng kembali memantik perhatian serius DPRD Buleleng. Keterbatasan jumlah dokter hewan dinilai menjadi persoalan mendesak yang harus segera diatasi pemerintah daerah Buleleng demi memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
‎
‎Sekretaris Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Dhukajaya, meminta pemerintah daerah segera mengusulkan penambahan formasi dokter hewan kepada pemerintah pusat. Permintaan itu muncul menyusul luasnya wilayah Buleleng dan tingginya populasi hewan khususnya anjing yang membutuhkan pengawasan kesehatan secara berkelanjutan.
‎
‎Menurut Dhukajaya, penyakit yang ditularkan hewan, khususnya rabies, memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan manusia. Kondisi tersebut semakin menjadi sorotan setelah muncul kasus gigitan anjing yang menyebabkan belasan warga menjadi korban di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng.
‎
‎Situasi itu, kata dia, membutuhkan respons cepat dan sistematis dari pemerintah daerah. Upaya pencegahan melalui vaksinasi hewan pembawa rabies dinilai harus diperkuat agar penyebaran penyakit tidak semakin meluas di tengah tingginya populasi anjing di Buleleng.
‎
‎”Dengan keterbatasan tenaga doketer hewan yang ada saat ini, harus diupaykan lebih banyak lagi. Tidak hanya masalah anjing tetapi hewan lain, karena kan populasinya meningkat terus, saya pikir ditambah formasi untuk dokter hewan penting,” ujarnya ditemui usai melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng, Selasa, 19 Mei 2026.
‎
‎Dhukajaya menilai kebutuhan dokter hewan di Buleleng masih jauh dari ideal. Dengan cakupan wilayah yang luas, setiap kecamatan disebut semestinya memiliki sedikitnya empat hingga lima dokter hewan lapangan.
‎
‎Saat ini, Kabupaten Buleleng diketahui hanya memiliki 21 dokter hewan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 orang bertugas di pusat kesehatan hewan (puskeswan), sementara tiga lainnya bertugas di dinas terkait.
‎
‎”Sekarang kebutuhan kita besar untuk pembangunan peternakan. Kita harap dokter hewan mandiri harus bisa sinegrgi juga. Formasinya hasus diusulkan ke pusat, banyak ada lulusan. Kita butuh 36 dokter hewan lapangan, itu idelanya,” kata dia.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan pihaknya terus menggencarkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat guna mengantisipasi penyebaran rabies.
‎
‎Pemerintah juga meminta masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan mereka dengan rutin melakukan vaksinasi rabies setiap tahun.
‎
‎”Kami berharap masyarakat lebih peduli dengan hewan peliharaannya, khusus anjing. Sehingga kalaupun nantinya sudah divaksin tahun ini, tahun depan harus divaksin lagi,” ujarnya.
‎
‎Melandrat menjelaskan, pihaknya bersama aparat kelurahan dan relawan telah melakukan pencarian secara maksimal terhadap anjing yang menggigit 19 warga di Kelurahan Banyuning. Namun hingga kini, anjing tersebut belum berhasil ditemukan.
‎
‎Meski begitu, seluruh korban dipastikan telah menerima vaksin anti rabies (VAR) sebagai langkah penanganan awal untuk mencegah risiko penularan.
‎
‎Selain penanganan korban, dinas bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia juga dijadwalkan menggelar vaksinasi massal terhadap hewan penyebar rabies pada Sabtu, 23 Mei 2026.
‎
‎”Jadi, bersama teman-teman di sana, kita akan melaksanakan vaksin. Semoga juga masyarakat di sana itu membawa anjingnya ke pos-pos kita. Kalau tidak, kami juga akan melakukan door-to-door. Ini tentu akan lebih berat lagi karena tidak maksimal kerja kita,” kata dia.
‎
‎Melandrat mengakui Buleleng masih mengalami kekurangan tenaga dokter hewan. Kendati demikian, proses vaksinasi rabies tetap berjalan di seluruh kecamatan dengan memanfaatkan tenaga yang tersedia.
‎
‎Saat ini, populasi anjing di Buleleng disebut mencapai lebih dari 24 ribu ekor. Di sisi lain, para dokter hewan juga harus menangani program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK), sehingga beban kerja di lapangan semakin tinggi.
‎
‎”Dari awal tahun, kita sudah mulai jalan karena di setiap kecamatan kita ada dokter hewan minimal 2 orang. Sudah dijadwalkan, tentu juga ada keterbatasan karena selain vaksin rabies juga vaksin PMK,” ucapnya.(Wis)