SINGARAJA, The East Indonesia – Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buleleng optimis bisa menekan angka stunting melalui berbagai intervensi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buleleng yang digelar di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng, Rabu (24/6).
Wabup Supriatna, menyampaikan optimismenya bahwa angka stunting di Kabupaten Buleleng dapat terus ditekan melalui sinergi lintas sektor dan penguatan berbagai program intervensi yang telah berjalan.
Menurutnya, penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah selain pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrem yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
“Ketiga isu tersebut merupakan program prioritas pemerintah pusat yang wajib kita laksanakan di daerah. Karena itu, upaya percepatan penurunan stunting harus terus menjadi perhatian bersama seluruh pihak,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Supriatna mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pendataan dan pelaporan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah, prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 tercatat sekitar 3,35 persen.
Meskipun terdapat perbedaan dengan data dari sumber lain, hal tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah daerah untuk terus melakukan berbagai langkah percepatan penurunan stunting. “Apapun hasil datanya, kewajiban kita adalah terus melakukan berbagai langkah dan intervensi agar angka stunting di Kabupaten Buleleng dapat terus ditekan,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, TPPS Kabupaten Buleleng telah melaksanakan sejumlah program strategis, mulai dari skrining anemia pada remaja putri, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita gizi kurang, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi ASI eksklusif, hingga pelayanan tata laksana gizi buruk.
Selain intervensi gizi spesifik, pemerintah juga mengembangkan Posko Praktik Baik sebagai wadah pendataan dan penjaringan calon pengantin melalui deteksi dini kondisi kesehatan sebelum menikah. Program ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari desa adat, tenaga kesehatan, Kementerian Agama, hingga Tim Pendamping Keluarga.
Upaya lainnya juga dilakukan melalui intervensi terhadap pasangan usia subur serta peningkatan kualitas sanitasi lingkungan guna mencegah munculnya kasus stunting baru.
Supriatna menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, dirinya mengapresiasi dukungan perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader, relawan, komunitas, dan berbagai pihak yang selama ini aktif mendukung program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.
Ia pun berharap seluruh anggota TPPS terus memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas secara optimal agar target penurunan stunting dapat tercapai. “Dengan intervensi yang terpadu, kerja sama yang kuat, dan komitmen seluruh pihak, saya optimis angka stunting di Kabupaten Buleleng dapat terus ditekan sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing,” pungkasnya.(Wis)
