ATAMBUA, The East Indonesia – Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di tengah masa jabatan menjadi sebuah fenomena ketatanegaraan krusial yang menguji ketahanan sistem pemerintahan presidensial di tanah air.
Menanggapi dinamika tersebut, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua, Dr. Drs. Agustinus Bere, M.Ec.Dev., M.A., membedah peristiwa ini melalui dua pendekatan akademis utama, yakni Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik Pemerintahan.
Menurut Dr. Agustinus, Ilmu Administrasi Negara menyoroti peristiwa ini dari sisi kepastian prosedur hukum, tata kelola birokrasi, kontinuitas pelayanan publik, serta stabilitas institusi eksekutif. Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak merinci tata cara teknis pengajuan surat pengunduran diri wakil presiden, mekanisme penanganan kekosongan jabatan (vacancy) telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juncto Undang-Undang MD3 dan Peraturan Tata Tertib MPR.
“Pengunduran diri wakil presiden bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan parlemen. Begitu surat berhenti disampaikan secara resmi, jabatan tersebut seketika berstatus kosong,” jelas Dr. Agustinus dalam kajiannya.
Ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial murni, presiden memegang kendali tunggal atas kekuasaan eksekutif.
Oleh karena itu, kekosongan kursi wakil presiden tidak akan melumpuhkan jalannya birokrasi maupun pelayanan publik.
Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kendali presiden tanpa memerlukan penunjukan pelaksana tugas (acting).
Untuk mengisi kekosongan tersebut, konstitusi mewajibkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Dalam proses ini, presiden memegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR guna dipilih melalui mekanisme pemungutan suara.
Sementara dari sisi administrasi kepegawaian negara, wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan tetap berhak memperoleh hak keuangan dan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, yang mencakup pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, hingga jaminan kesehatan.
Beralih ke sudut pandang Ilmu Politik Pemerintahan, Dr. Agustinus menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan sebuah strategi soft landing atau pendaratan lunak guna meredam krisis legitimasi. Pejabat publik memilih melepaskan jabatannya secara terhormat demi mencegah eskalasi konflik politik yang lebih luas.
Dalam analisis politiknya, ia menyoroti tiga implikasi utama:
* Pencegahan Proses Pemakzulan (Impeachment): Pengunduran diri secara otomatis menggugurkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atau proses pemakzulan di DPR, mengingat subjek hukum yang hendak dimakzulkan sudah tidak lagi menduduki jabatan publik.
* Pergeseran Basis Legitimasi: Wakil presiden hasil pemilihan umum memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Sebaliknya, wakil presiden pengganti yang dipilih oleh MPR berdasarkan usulan presiden akan memiliki basis legitimasi perwakilan parlemen. Kondisi ini membuat dinamika lobi politik dan konsolidasi koalisi partai di parlemen menjadi faktor penentu utama.
* Preseden Budaya Politik dan Etika Ketatanegaraan: Pengunduran diri pemimpin puncak merupakan peristiwa langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, seperti yang tercatat pada pengunduran diri Mohammad Hatta pada tahun 1956, Soeharto pada tahun 1998, serta Gibran Rakabuming Raka pada tahun 2026.
Langkah ini dinilai menjadi tolok ukur kedewasaan demokrasi dalam menempatkan kepatuhan terhadap konstitusi di atas kepentingan kekuasaan personal.
Sebagai penutup kajiannya, Dr. Agustinus menyimpulkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden RI mencerminkan mekanisme penyelamatan stabilitas negara melalui jalur konstitusional.
Dari sisi Ilmu Administrasi Negara, peristiwa ini membuktikan bahwa struktur birokrasi dan hukum tata negara Indonesia memiliki ketahanan operasional (institutional resilience) untuk menjamin kesinambungan pemerintahan.
Sementara dari sisi Ilmu Politik Pemerintahan, langkah tersebut berfungsi sebagai jalan keluar strategis (exit strategy) untuk memulihkan legitimasi moral pemerintahan, menghindari kebuntuan politik akibat proses pemakzulan, sekaligus menjadi momentum penataan ulang keseimbangan koalisi elite di parlemen. (Ronny)
