ATAMBUA, The East Indonesia – Momen dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan arah pembangunan nasional.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua menegaskan, evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah pusat mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat arus bawah.
Mantan Ketua BEM STISIP Fajar Timur Atambua, Melfridus Kali, Rabu, 7 Oktober 2026, menyatakan bahwa refleksi yang dilakukan mahasiswa bukan sekadar mencari-cari kekurangan pemerintah.
Langkah tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.
“Kami mengapresiasi setiap upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional. Namun, pada saat yang sama, pemerintah perlu terus terbuka terhadap kritik dan evaluasi yang konstruktif dari masyarakat,” ujar Pria yang akrab disapa Fridus dalam keterangannya di Atambua, Kabupaten Belu, wilayah perbatasan Negara RI-RDTL.
Sebagai representasi akademisi yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, BEM STISIP Fajar Timur memberikan perhatian khusus terhadap aspek keadilan pembangunan.
Menurut Melfridus, masyarakat di daerah beranda negara membutuhkan intervensi kebijakan yang nyata, khususnya pada sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur konektivitas, pembukaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
“Pembangunan Indonesia tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu atau bersifat Jawasentris. Dampak pembangunan harus dirasakan secara nyata hingga ke daerah perbatasan seperti Kabupaten Belu,” tegasnya.
Atas dasar dinamika tersebut, BEM STISIP Fajar Timur Atambua menyatakan sikap untuk tetap mengawal jalannya roda pemerintahan Prabowo–Gibran secara kritis, objektif, dan konstruktif.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan publik, membuka ruang bagi generasi muda, serta memastikan kebijakan ekonomi berpihak pada masyarakat kecil di daerah.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.
Baginya, kritik bukanlah bentuk permusuhan politik, melainkan bagian dari instrumen demokrasi untuk menjaga agar kebijakan negara tetap berjalan di jalur yang benar demi kepentingan rakyat.
BEM STISIP Fajar Timur Atambua berkomitmen untuk terus memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah.
Posisi ini berarti mendukung penuh setiap kebijakan yang membawa maslahat bagi masyarakat, sekaligus lantang mengkritisi kebijakan yang dinilai timpang demi menghadirkan solusi konkret.
“Dua tahun kepemimpinan bukanlah akhir dari perjalanan. Ini adalah momentum berharga untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memastikan pembangunan Indonesia berjalan semakin adil, merata, dan menyentuh seluruh lapisan rakyat, termasuk kami yang berada di wilayah perbatasan,” pungkasnya.(Rony)
