Kejaksaan Belu Hentikan Kasus Lopo Desa Leuntolu Senilai 600 Juta Rupiah dan Beberapa Item Lainnya. Ini Rincian Anggarannya!

37
FOTO : Lopo Desa Leuntolu Senilai 600 Juta Rupiah.(Tim)

ATAMBUA, The East Indonesia – Kejaksaan Negeri Belu telah menghentikan kasus dugaan penyalahgunaan keuangan pengadaan Lopo dan beberapa aduan lainnya di Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.

Pengaduan oleh warga terkait penyalahgunaan Dana Desa Leuntolu tersebut dilaporkan dari Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Hal ini terungkap saat awak media The East Indonesia mengkonfirmasi Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius G. Loe Mau melalui Kasi Intel, Budi Raharjo setelah dilakukannya pertemuan antara pihak Kejari Belu, Kepala Desa, TPK, Bendahara Desa Leuntolu dan masyarakat pelapor, Senin (19/07/2021).

“Tadi pertemuan dengan Pak Kades, TPK, Bendahara Desa Leuntolu dan masyarakat yang melapor di ruangan kerjanya Bapak Kajari, kami sudah simpulkan. Semua sudah kami tindaklanjuti atas laporan-laporan tersebut baik berkait kekurangan – kekurangan volume pekerjaan maupun pengadaan barang sudah diselesaikan semua,” Pintanya.

Diterangkan terkait pengadaan 35 unit Lopo menggunakan anggaran sebesar Rp. 614.695. 893. Adapun rincian anggaran tersebut diantaranya;
– Pembelanjaan bahan sebesar 300-an juta rupiah
– Peralatan sebesar 63-an juta rupiah
– upah HOK untuk tukang 171-an juta rupiah
– operasional TPK 16-an juta rupiah
– pajak PPN 54-an juta rupiah

Pihak kejaksaan Negeri Belu mengakui bahwa dalam pengadaan 35 unit Lopo tersebut terdapat temuan dari Inspektorat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan.

Dari pengadaan 35 unit Lopo ternyata yang dibangun cuman 30 Lopo dan kemudian sudah diminta oleh pihak Kejaksaan Negeri Belu untuk digenapi menjadi 35 Lopo.

“Masalah Lopo, sebelumnya ada temuan dari pengadaan 35 Lopo itu. Ada temuan dari Inspektorat kemudian kami tindaklanjuti baru dikerjakan 30 unit. Kami turun lapangan dan sampaikan kepada pihak desa untuk menindaklanjuti atas temuan itu. Akhirnya dilakukan penambahan dan diselesaikan oleh pihak desa. Sekarang sudah selesai dikerjakan dengan jumlah 35 Lopo dan sudah dipergunakan warga untuk menjual hasil bumi,” urai Budi Raharjo.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belu ini juga menerangkan bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan 35 unit Lopo tidak dihitung nilai setiap Lopo tetapi langsung dihitung secara borong dengan keseluruhan anggarannya 614 sekian juta rupiah.

Baca juga :  MK Gelar Bimtek Dengan DPN Peradi Dalam Antisipasi Sengketa Pemilu

“Berdasarkan RAB, Lopo itu tidak dihitung satu – satu. Dia itu langsung keseluruhan,” Tandasnya.

Selain Lopo ada juga beberapa pengadaan dan pembangunan menggunakan keuangan Desa Leuntolu yang turut diadukan oleh masyarakat. “Ada pengaduan 7 unit hand traktor dilaporkan karena rusak dan tidak jelas. Setelah kami telusuri di lapangan pada para ketua kelompok penerima ternyata 7 hand traktor semuanya lengkap, dalam keadaan baik dan digunakan oleh masyarakat penerima. Kemudian ada pengaduan Dana stimulan lumbung desa yaitu pembelian pupuk. Itu juga diterima oleh ketua kelompok tani,” Ujar Kasi Intel Kejari Belu.

Ditambahkan, “Jalan rabat juga sudah selesai dikerjakan. Bantuan 1 unit hand traktor dari Pertanian juga sudah ada, masih berfungsi dalam kondisi baik. Selain itu dana penyertaan modal untuk bumdes dipergunakan untuk membeli pupuk dan sudah diterima oleh pihak kelompok tani. Meubeler juga sudah jelas jumlah sama pembuatannya. Jalan irigasi dan jalan usaha tani sudah selesai dikerjakan dan digilas sesuai dengan RAB.”

Kasi Intel Kejari Belu juga menerangkan terkait dana 16 juta rupiah untuk pembangunan 1 unit rumah adat yang belum dikerjakan karena belum ada kesiapan dari anggota suku dan telah dikembalikan saat pihak Kejaksaan Belu turun ke Lapangan.

Sementara pembangunan Sekolah PAUD sudah diselesaikan dan ongkos tukang sudah dibayar oleh pihak ketiga pelaksana kerja. Kemudian terakhir terkait pekerjaan pintu gerbang Desa sudah terpasang dan pembayaran pajak sudah diselesaikan semuanya.

Kajari Belu melalui Kasi Intel pun kembali menegaskan bahwa kasus pengaduan warga terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan di Desa Leuntolu sampai Tahun Anggaran 2019 telah dihentikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Belu.

“Kesimpulannya tidak ada kerugian keuangan negara. Selanjutnya kasus ini dihentikan,” tandasnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Belu juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.

Baca juga :  Pelaku Pengeboman Gereja Surabaya Diduga Satu Keluarga

Untuk diketahui sebelumnya diberitakan, beberapa masyarakat sejak akhir November 2019 telah mengadukan dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu wilayah perbatasan Negara RI-RDTL kepada pihak Kejaksaan Agung di Jakarta, Kejati NTT, Bupati Belu, Dinas PMD, inspektorat Belu, Tipikor Belu hingga pihak DPRD Belu.

Salah satu masyarakat yang turut mengadukan dugaan penyelewengan Dana Desa Leuntolu, Ande Seran saat dikonfirmasi awak media ini, Senin (19/07/2021) menjelaskan bahwa bersama dengan beberapa masyarakat di Desa Leuntolu mengadukan beberapa item pengelolaan Dana Desa yang diduga diselewengkan dari tahun anggaran 2016,2017, 2018 dan 2019. Berikut rinciannya;

Pertama, pengadaan traktor Tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) Unit dimana mesinnya CINA dan rangkanya KUBOTA . Masyarakat yang menerima Traktor tersebut adalah:
– Markus Mau di Dusun Webutak
– Jhon Parera di Dusun Webutak
– Domi Lorok di Dusun Kuanitas
– Vinsen Aluman ( Almarhum ) di Dusun Subaru
– Linus Banase di Dusun Subaru
– Bene Bau di Dusun Amahatan
– Anton Taek di Dusun Bibin

“Dari ketujuh buah Traktor ini sudah berkarat dan tidak dapat digunakan. Sementara saat Tim Jaksa turun periksa lapangan pada tanggal 24 Juni 2021, Kepala Desa mendatangkan 7 Unit Traktor Baru merek Kubota yang diadakan dari Dana Desa Tahun 2017, yang mana pemilik Traktor tersebut adalah orang lain salah satunya Ketua BPD Desa Leuntolu atas nama Guido Toto di Dusun Amahatan. Dari Pengakuan Ketua BPD Guido Toto bahwa, Ia merasa heran karena yang dilaporkan masyarakat lain sedangkan yang diperiksa lain. Hal ini disampaikan Guido Toto kepada saya bahwa Kepala Desa Leuntolu diduga telah menipu Tim Jaksa Kabupaten Belu,” pungkasnya.

Kedua, anggaran Dana Desa Tahun 2017 sebanyak Rp. 27.000.000 untuk BUMDES yang seharusnya dikelola oleh 3 orang badan pengurus BUMDES untuk mengelolanya namun diduga uang tersebut ada dikelola langsung oleh Kepala Desa.

Baca juga :  Kasus Dugaan Penganiayaan Oleh Kades Faturika dan PNS Polres Belu, Korban SN Dimintai Keterangan

Ketiga, pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Kuanitas, anggaran dana Desa Tahun 2018, sampai hari ini pemasangan penahan belum selesai dan belum dilakukan pemadatan. Kalau kita lihat sekarang sedikit rata karena selalu dilalui kendaraan untuk muat hasil bumi.

Keempat, pengadaan Meubeler untuk Paud Kuanitas, menggunakan anggaran dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.16.000.000. Sementara Meubeler yang sudah diturunkan kursi ukuran kecil sebanyak 10 buah, Meja ukuran kecil sebanyak 10 buah, Meja Biro ada 3 buah dan 1 rak buku.

“Meja dan Kursi yang ada menggunakan dana kurang lebih Rp.12.000.000. Sedangkan lemari kayu 1 buah sampai dengan saat ini belum diturunkan,” tutur Ande.

Kelima, pembangunan irigasi dibelakang Kapela Sukabitetek menggunakan Dana Desa Anggaran Tahun Anggaran 2018 dengan Volumenya 600 meter. Namun yang sudah dikerjakan sampai saat ini sekitar 419 meter.

Keenam, pembangunan Paud Webutak menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2019 dengan ukuran 6 x 7 dengan lokasi dana Rp. 343.000.000 namun bangunannya tidak sesuai ukuran. Sementara HOK tukang sebanyak Rp. 86.000.000 belum dibayar sepenuhnya oleh pihak Desa Leuntolu.

Ketujuh, pembagunan 35 unit Lopo dengan anggaran dana desa tahun 2019, sebesar kurang lebih Rp.605.000.000 dengan rincian setiap unit Lopo biayanya Rp. 17.285.714.

“Pekerjaan Lopo ini tidak sesuai perencanaan. Lebih aneh lagi kerja tidak sampai selesai. Semsestinya tiang-tiang Lopo itu terbuat dari kayu balok dan diukir dengan motif Timor untuk 140 tiang balok Lopo, dan lantai dasarnya di floor dengan semen kasar dari Lopo pertama sampai ketiga puluh lima unit Lopo. Kami menduga ada penyelewengan dana desa yang besar dalam pembangunan Lopo tersebut.

Kedelapan, Anggaran dana desa tahun 2019 untuk bangun 2 unit rumah adat sebesar Rp.46.000.000. Satu unit sudah dibangun, sementara satunya belum dibangun sampai saat ini.

Kesembilan, bantuan dari dinas Ketahanan pangan sebesar Rp.200.000.000 untuk bangun lumbung desa. Namun diduga hanya sedikit saja uang tersebut digunakan. (Ronny)

Facebook Comments