SINGARAJA,The East Indonesia – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam merespons dampak bencana sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial darurat serta alokasi program 50 unit bedah rumah bagi masyarakat penerima manfaat yang dipusatkan di Kantor Camat Kubutambahan, Sabtu (7/11).
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta didampingi Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna hari ini melakukan peninjauan langsung ke dua rumah warga penerima manfaat bedah rumah di Desa Kubutambahan, serta meninjau perbaikan Pura Alit Desa Adat Penarukan pascamusibah kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan BPBD Provinsi Bali untuk pemulihan sarana ibadah warga.
Inspeksi lapangan ini dilakukan untuk memverifikasi langsung kondisi penerima manfaat di lapangan, sehingga intervensi pemulihan ekonomi yang diprogramkan Gubernur Bali dipastikan tepat sasaran dan langsung meringankan beban masyarakat tanpa terhambat birokrasi.
“Hari ini kami hadir mewakili Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng untuk memastikan ke masyarakat bahwa program pemulihan ekonomi dalam Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur Bali bisa diterima oleh masyarakat khususnya yang terdampak bencana alam ataupun kebakaran, mulai dari perbaikan rumah sampai sampai dengan bantuan kerusakan perahu nelayan yang terdampak cuaca ekstrim”. Jelas Wagub Giri Prasta.
Menyikapi hal tersebut Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan apresiasi tingginya atas respons cepat dan sinergi Pemprov Bali.
“Saya atas nama Pemkab Buleleng dan masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Bali atas bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat bencana dan bedah rumah sebanyak 35 rumah di Kecamatan Kubutambahan dan 15 rumah di Kecamatan Tejakula serta bantuan lainnya yang hari ini telah resmi diserahkan secara simbolis”, ungkap Bupati Sujtidra.
Alokasi bantuan darurat ini mencakup pemulihan fisik akibat bencana rumah terbakar yang dibantu hingga Rp50 juta, perahu nelayan yang rusak atau terbalik akibat cuaca ekstrem sebesar Rp20 juta, hingga perbaikan kerusakan akibat bencana angin puting beliung, pohon tumbang, longsor, pergeseran tanah, serta tempat ibadah. Alur pengajuannya dibuat responsif dan cepat, warga cukup melaporkan kejadian kepada Kelihan Banjar Dinas, Perbekel, atau Camat untuk diteruskan oleh BPBD Kabupaten Buleleng kepada Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD, yang kemudian ditindaklanjuti secara berjenjang oleh BPBD Provinsi Bali tanpa memerlukan kerumitan proposal.
Tak kalah strategis, program bedah rumah yang digelontorkan juga dirancang dengan nilai bantuan Rp75 juta per kepala keluarga untuk mewujudkan tatanan rumah sehat layak huni. Setiap unit bantuan diwajibkan memenuhi standar baku yang mencakup dua kamar tidur, satu ruang bebas/ruang tamu, dapur, serta fasilitas sanitasi kamar mandi yang higienis guna melindungi warga kurang mampu dari risiko cuaca buruk dan ancaman kesehatan lingkungan. Penyaluran bantuan bedah rumah ini diverifikasi secara ketat berdasarkan data desil yang diajukan pemerintah kabupaten.
Menghadapi keterbatasan APBD Kabupaten Buleleng, kepastian dukungan pendanaan dari Pemprov Bali secara berkesinambungan menjadi angin segar yang sangat krusial.
Mengingat pengentasan RTLH merupakan proses berkelanjutan, Pemprov Bali berkomitmen terus melanjutkan program ini secara bertahap bahkan mengupayakan peningkatan alokasi hingga Rp100 juta per unit di masa mendatang serta menjajaki dukungan CSR.
Pemkab Buleleng pun menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat, aparatur desa, hingga tokoh daerah wajib mengawal ketat realisasi fisik di lapangan serta mendukung sinkronisasi kebijakan satu data agar pemulihan ekonomi kerakyatan terakselerasi secara nyata dan merata di seluruh wilayah Buleleng.(Wis)
