Di Sidang Perdana, JPU Jerat Ketua KSP Sedana Yoga Jembrana dengan Pasal Berlapis

Yulius Benyamin Seran, SH - Kuasa Hukum Pelapor atas gugatan terhadap terdakwa Ketua KSP Sedana Yoga, Sri Artini (43).

NEGARA, The East Indonesia –  Perkara gugatan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah dengan terdakwa Ketua KSP Sedana Yoga, Sri Artini (43) memasuki babak baru.

Terdakwa yang diduga menggelapkan satu buku tanah asli Sertifikat Hak Milik No. 1726/Desa Manistutu seluas 5.900 Meter persegi atas nama I Putu Sarwa (almarhum) yang merupakan ayah kandung dari Wirantara (pelapor) menghadapi sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Selasa, (7/7/2020). Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 372 dan 378 KUHP, dalam sidang perdananya di PN Negara.

Dalam sidang yang digelar secara virtual tersebut, jaksa penutut umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Sidang dihadiri oleh tiga jaksa penutut umum (JPU) yakni Ivan Praditya Putra, Arief Ramadhoni dan Ni Made Desi Mega Pratiwi.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU disebutkan bahwa terdakwa tanpa hak menguasai sertifikat tanah saksi korban atau pelapor dengan dalih sebagai jaminan utang piutang. Padahal saksi korban tidak pernah memiliki utang pada terdakwa dengan jaminan sertifikat.

“Dengan ini yang mulia mendakwa terdakwa dengan pasal 372 tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan yang dilakukan oleh terdakwa,” ucap JPU Mega di hadapan Majelis Hakim.

Mega menuturkan, awal kasus ini bermula pada 2016 lalu, dimana saksi korban atau pelapor menghadiri sidang gugatan perdata di PN Negara.

Lantas dalam sidang itu, Wirantara kaget mengetahui dirinya digugat karena memiliki utang sebanyak Rp 185 juta oleh terdakwa. Padahal, Wirantara tidak memiliki utang apapun di koperasi yang dipimpin oleh terdakwa.

Nah, setelah itu, Wirantara mengetahui bahwa sertifikat atas nama ayahnya itu dipegang oleh terdakwa.

Dari pengajuan gugatan perdata oleh terdakwa kepada pelapor itu, gugatan perdata dimenangkan oleh Wirantara mulai di PN Negara hingga pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Kasus akhirnya menjadi pidana, karena itikad baik tidak dilakukan oleh terdakwa. Dimana, tidak adanya pengembalian sertifikat.

“Pelapor atau saksi korban juga mengajukan somasi dan permohonan PK dan dimenangkan oleh saksi korban. Namun, terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat tersebut,” ungkap JPU.

Atas kejadian penguasaan sertifikat tanpa hak itu, sambung JPU Mega, saksi korban pun mengalami kerugian hingga Rp 900 juta.

Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan untuk menguasai sertifikat tanah atas nama bapak saksi korban.

Diantaranya, terdakwa membuat surat pengakuan utang piutang, dimana terdakwa memaksa saksi korban menandatangani surat tersebut disertai ancaman.

Perkara utang piutang tersebut dalam sidang perdata di PN Negara, dimenangkan saksi korban sehingga terdakwa harus mengembalikan sertifikat tanah yang dikuasai.

Sementara Kuasa Hukum Terdakwa, Supriyono, mengatakan, pihaknya mengajukan eksepsi usai dakwaan dibacakan.

Dalam eksepsi itu, kuasa hukum terdakwa menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian, pihak saksi korban juga berupaya melakukan eksekusi, dengan mengambil sertifikat, tetap tidak bisa karena tidak ada diputuskan untuk pengembalian sertifikat.

Perkara pidana oleh JPU ini sifatnya tidak ada upaya melawan hukum oleh terdakwa atau legal standingnya tidak ada.

Sebab, dari saksi korban sendiri tidak mau membayar utang, bahkan saat hendak mengurus turun waris, sudah diurus tetapi tidak jadi ahli waris.

“Jadi saksi korban ini tidak bisa menyangkal ada utang di koperasi. Jadi jika ada unsur tipu daya. Maka, sekarang tipu dayanya dimana?. Maka perkara itu kembali seperti semula. Tidak bisa mengambil (sertifikat) tanpa melunasi utang,” ujarnya.

Sementara itu Kuasa Hukum Saksi Korban, Yulius Benyamin Seran menyatakan, bahwa benar sebelumnya ada perkara perdata tentang utang piutang, dimana terdakwa menggugat pelapor seolah-olah mendalilkan ada utang.

Kemudian, juga seolah-olah sertifikat tersebut adalah sebagai jaminan utang. Namun, dalil gugatan dari penggugat (terdakwa, red) tidak terbukti.

“Karena memang tidak pernah ada utang. Dan gugatan tersebut sudah final dan berkekuatan hukum tetap hingga ke tingkat PK di Mahkamah Agung. Yang dimana menempatkan terdakwa sebagai pihak yang kalah. Artinya, sejak saat itu terdakwa menguasai sertifikat tanpa ada hak dan melawan hukum,” paparnya.

Pengacara muda ini menambahkan, bahwa dakwaan jaksa tidak lagi bicara soal utang piutang namun soal penguasaan sertifikat tanah dimana penguasaan sertifikat itu jelas merupakan delik pidana yang dapat dipidana.

Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan oleh JPU atas eksepsi kuasa hukum pada Jumat (10/7/2020) besok. (*)

Penulis – Igo Kleden

Facebook Comments